B. DASAR HUKUM

1.Bahwa permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penyitaan dan

ganti kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

mana didalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan

b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

2. Bahwa ketentuan tersebut pada Pasal 77 KUHAP tidaklah dapat

dipisahkan dengan ketentuan lain dalam Pasal-pasal selanjutnya yaitu

ketentuan pasal 95 KUHAP ayat (2) yang berbunyi “tuntutan ganti

kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau